pejabat penandatangan kontrak. MASA PEMELIHRAAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN 2018. pejabat penandatangan kontrak

Kewenangan Pejabat Penandatangan Kontrak merupakan kewenangan PA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perbendaharaan Negara, yang dapat dilimpahkan kepada KPA dan/atau PPK, serta dari KPA kepada PPK. 3. 05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. 01. (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili. . 18 menunjukkan batasan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemenang berkontrak berbeda dengan BAHP Pokmil ketika substansi dalam IKP 39. 1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. ASURANSI a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. 5. Jika penyedia tidak sepakat dengan hal-hal yang telah ditentukan di atas, maka pejabat Penandatangan Kontrak dapat membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 16. Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak. 23. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian. Dalam Per. go. _____, __ _____ 20__ Untuk dan atas nama _____ Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan] [nama lengkap]Berarti kewenangan pejabat penandatangan kontrak adalah kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA atau PPK. . 3 . Dalam SPMK dicantumkan seluruh. Setelah Menerima laporan dari POKJA pemilihan tentang hasil tender. PEJABAT. Keadaan kahar. 1. Khusus untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan. jdih. a. Jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan jenis kontrak Waktu Penugasan; atau b. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 2. Demikian disampaikan untuk diketahui. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L. b. Video ini akan membahas mengenai hal tersebut sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai pejabat satuan kerja yang menandatanganinya, PPK ataukah KPA? 40. 1. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak: WiwinWulandari, A. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak 27 14. . 2. 5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. calonPenyedia memiliki kemampuan untuk. 9 Nipah-nipah, kecamatan penajam, (gedung dome anden oko) kabupaten penajam paser. 7. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak, yana akan dilaksanakan pada : Hari/tanggal :dan disetujui oleh Pejabat penandatangan Kontrak c. 4 _____ hari kalender. 2. a. Kepala Surat. 2. 4. [diisi adendum keberapa] Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi. Serah Terima 55. Mencantumkan alamat kedua belah pihak. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan. Dalam hal telah dikeluarkan SP. Alat Pelindung Kerja (APK); 3. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. May (17) April (22) Posted by Mudjisantosa at 4:14 AM March (25) 2 comments: February (13). PENDAHULUAN A. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan. Pejabat Penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau diperlukan lagi dalam proses Pengadaan. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 16. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakanMAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: Pasal 1 Istilah dan Ungkapan Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini. 29 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAKKontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili. 2. Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 16/2018 • Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 56 disebutkan bahwa: Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPKm (apabila diperlukan/ada sesuai ketentuan kontrak/SPK). pemutusan kontrak oleh penyedia. a. Adapun pada saat proses serah terima hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPKm adalah sebagai berikut : 1. Pejabat Penandatangan Kontrak 38. Khusus Pekerjaan Konstruksi: masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan;c. Perubahan spesifikasi / penambahan volume. 16. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa. b. dalam pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain yg sifatnya teknis, rasanya ppk akan sulit sekali melakukan pemeriksaan pekerjaan seorang diri, siapakah yg bisa membantu ppk dlm pemeriksaan tersebut dan. penandatangan kontrak kerja konstruksi wakil dari pemerintah adalah pejabat pembuat komitmen). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara me n egaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Nama: Ferdinand Andries. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi. Alat Pelindung Diri (APD); 2. Pejabat Penandatangan Kontrak 47. SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 000. 3. 1. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan. Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK. Provinsi km. a. Harga Kontrak 72. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan jaminan. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Pasal 53 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 berserta perubahannya. 40. 1. Asuransi. (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kintrak ini masing-masing pihak: 1. 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 8) Ketentuan lain dalam SPK. 1. 37. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/PD] [kop surat K/L/PD] Dalam dokumen - 1 - PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. 1 Uang muka a. 6. 73. Perubahan kontrak dapat dimungkinkan karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak atau masalah administrasi. b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. lkpp. M. Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 72. i. (d) Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili. Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1. 000,00 (sepuluh juta rupiah). PPK menyusun rancangan Kontrak yang terdiri dari dokumen kontrak. ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp 10. %$% ,,, ,16758. Pejabat Pembuat Komitmen vs Pejabat Penandatangan Kontrak Menurut Perpres 16/2018 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perpres 16/2018 menjelaskan tugas PA antara lain mengadakan perjanjian dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak. 000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu. (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakanKontrak Tahun Jamak berakhir sesuai format dalam Lampiran II. 6. 6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani. 3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan. PERSONEL LAINNYA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BAGI PESERTA. Penyelesaian Kontrak 27 15. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditetapkan menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia, kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya. 7. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah istilah Pejabat Penandatangan Kontrak. Pemutusan kontrak dilakukan meliputi: Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak dan jenis pengadaan. Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. pejabat penandatangan kontrak atau pengguna jasa (PMPUPR 14/2020) Balas. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi . 000,00)] H. Jika pada Perpres 54/2010 kontrak adalah hanya. Terima kasih. Tahapan yang perlu Pejabat Penandatangan Kontrak Ketahui sebelum dilaksanakan penadatanganan Kontrak dan setelah penandatangann kontrak dengan penyedia jasa konstruksi antara lain sebagai berikut. 2. Batang. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; 2. formal; b. Mudah-mudahan. (e) Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan Barang dan Jasa, dimungkinkan terjadinya perubahan kontrak. Penanggungan dan Risiko 43. Fasilitas,. Pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,. Perbedaan definisi hanya pada pelaku atau para pihak yang berwenang melakukan perjanjian. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi. 11. PERUBAHAN KONTRAK Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. substansi, bahasa, redaksional, angka dan . Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 4 _____ hari kalender. 16. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. 1. 14. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak . Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. 39. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2022 I. yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I. Pasal 10 ayat (1), KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.